MINSEL, Inspirasi-sulut.com – Pengembangan sektor kepelabuhanan di Sulawesi Utara, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan, konektivitas ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar pelabuhan, menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Komisi VI, Christiany Eugenia Paruntu, SE. (CEP).
Hal itu mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dan dialog publik terkait layanan kepelabuhanan dan kepabeanan yang digelar CEP bersama PT Pelindo Manado di Rumah Makan Turangga, Desa Popontolen, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan.
Puluhan masyarakat, tokoh masyarakat, serta jajaran PT Pelindo Manado hadir dalam kegiatan tersebut. General Manager PT Pelindo Manado Nurlaila Arbie bersama jajarannya turut memberikan pemaparan mengenai peran strategis pelabuhan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan perdagangan.
Nurlaila menegaskan, pelabuhan bukan sekadar tempat bongkar muat barang, tetapi merupakan bagian penting dari rantai logistik sekaligus pintu masuk dan keluar aktivitas perdagangan.
“Pelabuhan merupakan pintu masuk perdagangan nasional dan internasional sekaligus objek vital yang menjadi urat nadi perekonomian nasional. Karena itu, keberadaan dan keberlanjutan operasional pelabuhan harus kita jaga bersama,” ujar Nurlaila.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan harus berjalan beriringan dengan keterbukaan komunikasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai layanan kepelabuhanan maupun kepabeanan.
Pelindo, kata Nurlaila, terus mendorong pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Hal tersebut dinilai penting mengingat aktivitas pelabuhan memiliki keterkaitan langsung dengan kelancaran distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi.
Tak hanya menyangkut pelayanan, Pelindo juga membuka ruang bagi pengembangan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.
Program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia lokal, sekaligus membuka peluang agar masyarakat dapat mengambil bagian dalam ekosistem ekonomi yang tumbuh dari aktivitas kepelabuhanan.
“Aspek pemberdayaan masyarakat menjadi bagian yang penting. Kami ingin masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga dapat mengambil manfaat dan memiliki kesempatan untuk berkembang,” jelasnya.
Perhatian juga diarahkan pada aspek lingkungan. Pengembangan kawasan hijau di sekitar pelabuhan dinilai perlu menjadi bagian dari pembangunan kepelabuhanan yang berkelanjutan.
Sementara itu, CEP menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut bukan sekadar forum penyampaian informasi, tetapi menjadi ruang untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi sektor perdagangan, perindustrian, BUMN, koperasi, dan investasi, CEP menyebut sinergi dengan BUMN seperti Pelindo penting untuk memastikan berbagai aspirasi masyarakat dapat dikomunikasikan dan ditindaklanjuti.
“Saya merupakan warga Minsel, sehingga memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. Mulai dari persoalan kemacetan, lingkungan, sampai peluang ekonomi. Karena itu, melalui fungsi saya di parlemen, saya ingin memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat dikomunikasikan dan dicari solusi konkretnya,” tegas CEP.
Menurut mantan Bupati Minahasa Selatan dua periode itu, keberadaan pelabuhan harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan daerah.
Karena itu, peningkatan pelayanan kepelabuhanan harus dibarengi dengan upaya memperkuat konektivitas logistik, membuka peluang ekonomi, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal.
“Kami berharap PT Pelindo terus meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan dan kepabeanan. Pelayanan yang semakin baik akan mendukung sistem logistik yang lebih efisien dan pada akhirnya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” kata CEP.
CEP juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPR RI, BUMN, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong pengembangan kepelabuhanan.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan pemerintah atau investasi badan usaha, tetapi harus dibangun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Kolaborasi ini penting. DPR menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi, BUMN menjalankan pelayanan dan pengembangan usaha, sementara masyarakat menjadi bagian penting dalam memberikan masukan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, sejumlah isu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat turut menjadi perhatian, termasuk persoalan kemacetan, lingkungan, kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat, serta peluang ekonomi yang dapat dikembangkan dari aktivitas kepelabuhanan.
CEP berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak terkait.
“Ke depan, kami berharap seluruh keluhan dan aspirasi masyarakat di sekitar pelabuhan dapat terakomodasi dengan baik. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dari aktivitas ekonomi, tetapi harus ikut mendapatkan manfaat dari pengembangan kepelabuhanan,” pungkas CEP, yang juga menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Dialog CEP bersama Pelindo ini sekaligus mempertegas pentingnya membangun sektor kepelabuhanan yang tidak hanya berorientasi pada kelancaran arus barang, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dengan sinergi antara DPR RI, Pelindo, pemerintah dan masyarakat, pengembangan kepelabuhanan diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat konektivitas logistik nasional.
